cisco access list for serial port
access-list 103 deny tcp any any eq 135
access-list 103 deny udp any any eq 135
access-list 103 deny udp any any eq netbios-ns
access-list
Product Features 25KHz/12.5KHz Switchable Channel Step: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz Frequency Range: 136-174 / 400-480MHz 128 Channels 50 CTCSS and 104 CDCSS Dual-Band Display, Dual Freq. Display,
And that was not about the backlight issue, yes, mine has that too, but I was accepting it.
I loved this device as my reading device, I loved it so much till I could not accept the only f
Tech Hobbies Blog
- cisco access list for serial port
- Baofeng UV-5RA compared to coca cola can
- The only reason I was returning my Kindle Paperwhite.
- RJ45 pin connector diagram and assignment
- Golf Ball Retriever Antenna
- DIY 1W stereo audio amplifier on USB.
- Inside every A23 (23AE) battery is 8 LR932
- Pria yang Lompat dari Menara BCA Berusia 40-an Tahun, Lompat dari Lantai 56 | 9 October 2014
- detikcom - Myanmar Perpanjang Penahanan Suu Kyi Hingga 6 Bulan | 28 November 2005
- Boediono Minta Masyarakat Jangan Terlena dengan Sumber Daya Alam | 11 February 2013
- detikSport : Situs Warta Era Digital | Fergie Tak Ingin Kenangan Pahit Berulang | 27 August 2008
Other News on Minggu, 6 Maret 2016
GeekBench
BlogMeter 1.01
Forum Views () Forum Replies ()
Jakarta - Kepala BPKP Didi Widayadi berdalih, pihaknya bermaksud mengaudit KPK sesuai dengan amanah PP No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pemeriksaan Internal Pemerintah (SPIP). Namun menurut peneliti senior Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum (PSHK) Bivitri Susanti, PP itu tak mengatur wewenang BPKP mengaudit KPK.
Berikut penjelasan kandidat PhD dari University of Washington School of Law, Seattle, pada detikcom lewat surat elektronik, Jumat (26/6/2009):
Bagaimana kedudukan BPKP menurut hukum tata negara?
Dari segi hukum tata negara, BPKP merupakan pembantu presiden yang bertugas membantu presiden mengelola keuangan internal pemerintahan.
Baca Selengkapnya di site situs warta era digital | PP 60/2008 Tak Mengatur Wewenang BPKP Audit KPK , atau bila sudah menghilang, bisa baca di cache server kami.
Berita Acak dari arsip :
