Agust Riewanto

Posted by: KPK -- diambil dari : sini


Di tengah suasana peringatan Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember 2006 ini persoalan korupsi di negeri ini tak kunjung usai diurai secara tuntas, bahkan persoalan korupsi hanya terus menjadi wacana dari setiap rezim yang berkuasa di negeri ini.
Sehingga perilaku korupsi seolah-olah dibenci hanya saat dibincangkan dalam berbagai kajian ilmiah, dibicarakan di sidang- sidang kabinet, diseminarkan di gedung mewah dengan pendekatan semua ilmu sosial, sampai dibicarakan di kaki lima.
Usai itu, kita pun seolah menganggap korupsi menjadi wajar. Karena publik terbiasa disuguhi fenomena korupsi di hampir semua ranah dan persoalan. Ini berarti budaya publik di negeri ini tak lagi sehat dalam memandang persoalan korupsi.
Karena itu perlu dipikirkan cara lain dalam memandang persoalan korupsi dalam konteks budaya, yakni perlu sosialisasi dan provokasi menumbuhkan rasa malu untuk korupsi.

Defisit Manusia Jujur

Realitas sosial kita menunjukkan perilaku budaya korupsi telah melahirkan budaya baru, yakni: culas, main belakang dan berbohong. Karena itu kendati telah berusia 61 tahun negeri ini masih saja mengalami defisit manusia jujur.
Aneka budaya macam itu, bahkan kini telah ditiru dan dijadikan ikon dari sistem sosial di republik ini. Para guru, peneliti, aktivis LSM, intelektual, bahkan mungkin para tokoh agama. Padahal mereka adalah pilar utama kejujuran dan moral.
Agamawan dan aktivis LSM kita pun tak kalah unik, mereka hanya akan bersuara lantang terhadap fenomena kejanggalan sosial di tengah masyarakat, tatkala menguntungkan suatu kelompok tertentu dan tak membahayakan aktivitas sosialnya.
Ini berarti ada suatu kepentingan yang dikorupsi. Para agamawan aktivis LSM, hari-hari ini seolah- olah tengah bermesraan dan bergandeng tangan dengan elite politik lokal dalam pilkada.
Tak aneh bila belakangan banyak di antara mereka menjadi pemuka-pemuka partai politik yang berakhir dengan kekerdilan olah rasa dan karsa.

Ciri Manusia Indonesia

Karena itu benar kata Mochtar Lubis ketika mengatakan dalam Orasi Budayanya berjudul: Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban, Jakarta 6 April 1977, katanya: mental manusia Indonesia cenderung hipokrisi yang ciri utama suka berpura-pura, lain di muka- lain pula di belakang, lain di kata-lain pula di hati.
Pendeknya manusia Indonesia adalah manusia yang hobi berbohong dan menggadaikan keyakinan yang sebenarnya. Itulah sebabnya mengapa budaya korupsi menjadi trend dalam ciri sosial di republik ini.
Karena manusia Indonesia bisa berpura-pura membenci korupsi, namun hanya dilakukan di forum-forum terhormat yang ramai dilihat orang. Namun ketika sendirian, sepi dan sekaligus ada kesempatan apa pun bisa dikorupsi.
Pertanyaan kritisnya, mengapa korupsi dibenci tapi tetap saja marak dilakukan banyak orang di negeri ini ?
Banyak faktor yang melingkari diantaranya ialah: Pertama, nihilnya budaya rasa malu korupsi, padahal malu merupakan terapi psikologis untuk menurunkan derajat korupsi. Semakin tinggi rasa malu seseorang semakin tinggi pula tingkat kontrol psikologis untuk takut korupsi.
Dalam hal ini kita dapat belajar dari budaya Jepang yang mengunggulkan budaya rasa malu sebagai cara mengangkat derajat bangsa menjadi bangsa yang unggul di atas bangsa-bangsa yang lain.
Menurut laporan News Week pada tahun 2002 yang lalu sedikitnya 30.000 orang Jepang mati dengan jalan bunuh diri dan diduga keras penyebab tingginya angka itu adalah faktor "malu".
Kedua, lemahnya sanksi moral di tengah masyarakat terhadap koruptor. Tengoklah, realitas di masyarakat para koruptor kakap justru dipuji dan ditokohkan dalam masyarakat. Bagaimana tidak, karena koruptor biasanya dermawan di tengah masyarakat, dari donatur terbesar tempat ibadah, donatur utama panti asuhan, donatur tetap perayaan sosial di lingkungannya dan lain-lain.
Artinya di satu sisi masyarakat membenci korupsi, tapi di sisi yang lain mereka amat menghargai, menghormati bahkan membutuhkan koruptor. Tak kalah pentingnya para koruptor di tengah masyarakat pada umumnya teramat lihai menarik simpati.

Uluran Tangan

Dalam konteks budaya sesungguhnya masyarakat kita munafik dan penuh pertimbangan moral dalam memberi sanksi sosial. Seandainya masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak munafik, sudah barang pasti tidak akan menerima uluran tangan dan bantuan dari para koruptor, bahkan mengisolirnya dari pergaulan sosial.
Sanksi sosial yang tampak sederhana ini dipastikan akan mampu mengeliminir dan meminimalisir perilaku takut korupsi.
Untuk menumbuh kembangkan rasa malu korupsi budaya dapat diwujudkan dalam bentuk yang sederhana, yakni: perlunya mewujudkan budaya solidaritas anti korupsi sebagai bentuk rasa cinta negara Indonesia (nasionalisme) agaknya kita perlu menggelorakan slogan-slogan reflektif anti korupsi misalnya: "koruptor tak nasionalis", "koruptor adalah penjajah", "koruptor adalah teroris", "koruptor tidak beriman" dan lain-lain.
Sosialisasi gagasan ini penting dilakukan dan diindoktrinasikan ke dalam semua level masyarakat terutama lembaga-lembaga pendidikan formal maupun informal dari pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Sebagai bagian dari mewujudkan nilai-nilai nasionalisme di era kekinian.

Oleh Agust Riewanto. Penulis adalah Direktur Institute of Law, Human Right and Democracy (ILHaD) dan Anggota Dewan Pendiri Persada Indonesia. (Sumber Suara Pembaruan 11 Desember 2006)